Integritas

Integritas berasal dari kata latin integer yang berarti utuh atau tidak tercela. Secara praktis, integritas adalah keutuhan pribadi: apa yang dikatakan, dilakukan, dan diyakini tidak saling bertentangan.

Integritas diuji justru pada saat tidak ada yang melihat. Orang berintegritas melakukan hal yang benar meski merugikan dirinya, karena nilainya tidak berubah mengikuti situasi.

• Jujur: menyampaikan fakta apa adanya, termasuk yang merugikan diri sendiri.
• Konsisten: prinsipnya tidak berubah meski situasi, lawan bicara, atau pengawasannya berubah.
• Komitmen pada nilai moral: memegang teguh nilai meski ada godaan atau tekanan.
• Berani: mau menolak perintah yang melanggar aturan dan mengakui kesalahan sendiri.
• Tanggung jawab: bersedia menanggung akibat dari perbuatannya, tidak melempar kesalahan.

Lawan kata integritas yang sering muncul di opsi salah: oportunisme, munafik, manipulatif, cari aman, dan kompromistis terhadap pelanggaran.

Bagi ASN, integritas bukan sekadar etika pribadi melainkan syarat jabatan. Pelayanan publik yang dipercayakan negara tidak dapat berjalan jika aparaturinya tidak dapat dipercaya.

• UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara: ASN wajib memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, setia kepada NKRI, serta menjunjung kehormatan negara dan martabat jabatan.
• UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme: penyelenggara negara wajib mematuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik.
• Asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut UU No. 28 Tahun 1999 meliputi kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.
• Nilai dasar ASN berakronim BerAKHLAK: Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, dengan employer brand Bangga Melayani Bangsa.
• ASN dilarang terlibat politik praktis, menyalahgunakan wewenang, dan menerima sesuatu yang dapat memengaruhi keputusan jabatannya.

Nilai dasar ASN BerAKHLAK ditetapkan Kementerian PANRB. Hafalkan kepanjangan akronimnya karena sering diujikan dalam bentuk pencocokan nilai dengan perilaku.

Tiga hal ini adalah medan paling sering diujikan. Integritas tidak cukup hanya berniat baik; ia harus diterjemahkan menjadi keputusan yang benar saat menghadapi godaan.

• Korupsi: penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.
• UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 30 Tahun 2002 membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi.
• Gratifikasi: pemberian dalam arti luas berupa uang, barang, diskon, fasilitas, tiket perjalanan, atau bentuk lain yang diterima karena jabatan.
• Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas penerima dianggap pemberian suap, kecuali dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
• Batas waktu pelaporan gratifikasi adalah paling lama tiga puluh hari kerja sejak gratifikasi itu diterima.
• Benturan kepentingan: situasi ketika kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan berpotensi memengaruhi keputusan jabatan yang seharusnya diambil objektif.

Kunci jawaban soal gratifikasi dan benturan kepentingan selalu sama: laporkan dan minggir. Menerima lalu berjanji tidak terpengaruh hampir selalu menjadi opsi yang salah, karena integritas menghendaki tidak ada kepentingan ganda sejak awal.

• Menolak imbalan atas pelayanan yang sudah menjadi kewajiban jabatan.
• Mengakui kesalahan dan segera memperbaiki, bukan menutupi atau menyalahkan orang lain.
• Melaporkan pelanggaran yang ditemukan lewat jalur yang benar, bukan membiarkannya demi kenyamanan.
• Menegur atasan atau rekan yang melanggar aturan secara santun melalui mekanisme yang tersedia.
• Menggunakan fasilitas negara hanya untuk kepentingan kedinasan.
• Menjaga kerahasiaan data warga yang diamanatkan oleh jabatan.
• Datang dan bekerja sesuai ketentuan meski tidak ada pengawasan langsung.

Hindari opsi yang mengandung kompromi seperti "diterima saja karena nilainya kecil", "diam demi menjaga hubungan baik", atau "dilaporkan nanti kalau ketahuan".

Integritas melampaui kepatuhan hukum. Sesuatu bisa saja legal tetapi tetap melanggar integritas, misalnya memanfaatkan celah aturan untuk keuntungan pribadi.

• Hukum: batas minimal yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh, dengan sanksi tertulis.
• Moral: nilai yang hidup di masyarakat tentang yang baik dan yang buruk.
• Etika profesi: standar perilaku yang disepakati kelompok profesi tertentu.
• Integritas: keutuhan pribadi yang menyatukan ketiganya sehingga perilakunya sama di mana pun ia berada.

Soal integritas menguji konsistensi antara ucapan dan perbuatan, terutama saat tidak diawasi atau saat ada tekanan. Opsi yang terdengar bijak sering kali justru mengandung kompromi yang menggugurkan integritas.

• Jebakan 1 — menerima gratifikasi karena nilainya kecil atau sebagai tanda terima kasih: gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dianggap suap kecuali dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi dalam 30 hari kerja, bukan dinilai dari besar kecilnya.
• Jebakan 2 — diam demi menjaga hubungan baik: membiarkan pelanggaran rekan atau atasan dengan alasan solidaritas selalu salah; jawaban berintegritas adalah menegur santun melalui jalur yang benar dan melaporkan bila tidak ditindaklanjuti.
• Jebakan 3 — menutupi kesalahan laporan yang sudah ditandatangani: menunda perbaikan atau menyalahkan orang lain menggugurkan tanggung jawab; yang benar adalah melaporkan tertulis dengan data pendukung dan menawarkan perbaikan segera.
• Jebakan 4 — mengira integritas hanya soal hukum: sesuatu bisa legal tetapi tetap melanggar integritas bila memanfaatkan celah aturan untuk keuntungan pribadi. Integritas menuntut keutuhan moral, hukum, dan etika profesi sekaligus.
• Jebakan 5 — tertukar BerAKHLAK dengan asas umum pemerintahan yang baik: BerAKHLAK adalah nilai dasar ASN yaitu Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif, sedangkan asas umum pemerintahan yang baik menurut UU No 28 Tahun 1999 meliputi kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Pola jawaban integritas hampir selalu: tolak, laporkan, perbaiki, dan bertanggung jawab. Opsi yang menawar, menunda, atau berkompromi hampir pasti bukan jawaban terbaik.

• Hafal BerAKHLAK dengan kalimat jangkar: Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif, dengan employer brand Bangga Melayani Bangsa.
• Ingat angka 30 hari kerja untuk pelaporan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi; lewat dari itu gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dianggap suap.
• Gunakan filter tiga lapis saat menilai opsi: apakah jujur, apakah konsisten di semua situasi, dan apakah berani menanggung akibat. Opsi yang gugur di satu lapis langsung coret.
• Untuk benturan kepentingan, prinsipnya minggir sejak awal: menolak menangani perkara yang melibatkan keluarga atau kepentingan pribadi, bukan melanjutkan dengan janji akan tetap objektif.