Implementasi UUD 1945

UUD 1945 disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Naskahnya pernah berhenti berlaku saat Konstitusi RIS (1949) dan UUDS 1950, lalu diberlakukan kembali melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, dan diamendemen empat kali pada 1999-2002.

Setelah amendemen keempat, struktur naskah yang berlaku terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan.

• Pembukaan: empat alinea yang memuat dasar negara Pancasila dan tujuan negara.
• Batang Tubuh: 16 bab, 37 pasal, dan 194 ayat.
• Aturan Peralihan: mengatur penyesuaian ketentuan yang ada agar tidak terjadi kekosongan hukum.
• Aturan Tambahan: mengatur ketentuan tambahan, termasuk penegasan bahwa UUD 1945 terdiri atas Pembukaan dan Batang Tubuh.

Bila soal menanyakan jumlah bab, pasal, dan ayat, jawabannya 16 bab, 37 pasal, 194 ayat. Sebelum diamendemen, strukturnya berbeda dan jauh lebih pendek.

• Alinea 1: pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan.
• Alinea 2: perjuangan bangsa Indonesia hingga mencapai kemerdekaan yang bersifat kekal dan abadi.
• Alinea 3: pernyataan kemerdekaan Indonesia atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.
• Alinea 4: tujuan negara, dasar negara Pancasila, dan bentuk negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.

Tujuan negara pada alinea keempat: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

• Pasal 1 ayat (1): Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
• Pasal 1 ayat (2): kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
• Pasal 1 ayat (3): Negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara berdasar kekuasaan belaka.
• Pasal 25A: Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah sebuah kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas dan haknya ditetapkan dengan undang-undang.
• Pasal 35: Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.
• Pasal 36: Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.
• Pasal 36A: Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
• Pasal 36B: Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.

Yang paling sering tertukar: Pasal 36A untuk lambang negara, dan Pasal 36B untuk lagu kebangsaan.

Setelah amendemen, tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Semua lembaga yang diatur UUD 1945 berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang setara dan saling mengawasi.

• MPR: Pasal 2 dan 3 — terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu; berwenang mengubah dan menetapkan UUD, serta melantik Presiden dan Wakil Presiden.
• DPR: Pasal 19 sampai 22B — memegang kekuasaan membentuk undang-undang (Pasal 20) dengan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan (Pasal 20A).
• DPD: Pasal 22C dan 22D — anggota dipilih dari setiap provinsi dengan jumlah yang sama; berwenang mengajukan rancangan undang-undang terkait otonomi daerah serta ikut membahasnya bersama DPR.
• Presiden: Pasal 4 sampai 16 — memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD dan dibantu menteri-menteri negara (Pasal 17).
• Mahkamah Agung: Pasal 24 dan 24A — berwenang mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
• Komisi Yudisial: Pasal 24B — lembaga mandiri yang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.
• Mahkamah Konstitusi: Pasal 24C — menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu.
• Badan Pemeriksa Keuangan: Pasal 23E sampai 23G — memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
• Pemerintahan daerah: Pasal 18, 18A, dan 18B — menjalankan otonomi seluas-luasnya, dengan pengakuan terhadap daerah yang bersifat khusus atau istimewa serta kesatuan masyarakat hukum adat.

Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sudah dihapus: Bab IV yang mengaturnya dihapus pada amendemen keempat. Perannya digantikan dewan pertimbangan yang dibentuk Presiden menurut Pasal 16. Bila soal menyebut DPA sebagai lembaga yang masih ada, itu opsi yang salah.

• Pasal 4 ayat (1): Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
• Pasal 5: Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR dan menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang.
• Pasal 6A: Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
• Pasal 7: masa jabatan lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
• Pasal 7A: Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR dengan alasan terbatas, antara lain pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan perbuatan tercela.
• Pasal 7B: usul pemberhentian diajukan DPR kepada Mahkamah Konstitusi untuk diadili, didengar, dan diputus terlebih dahulu.
• Pasal 11: Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan membuat perjanjian dengan negara lain.
• Pasal 14: Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung atau DPR sesuai jenisnya.
• Pasal 22: Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam kegentingan yang memaksa, yang kemudian harus mendapat persetujuan DPR.

Hak warga negara tersebar di Bab X (Warga Negara dan Penduduk), Bab XA (Hak Asasi Manusia), serta pasal-pasal tentang pendidikan, kebudayaan, ekonomi, dan kesejahteraan.

• Pasal 27 ayat (1): persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan.
• Pasal 27 ayat (2): hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
• Pasal 27 ayat (3): hak dan kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
• Pasal 28D: hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
• Pasal 28D ayat (3): hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
• Pasal 28E: kebebasan memeluk agama, memilih pendidikan dan pekerjaan, serta kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
• Pasal 28F: hak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, serta hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
• Pasal 28G: hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.
• Pasal 28H: hak hidup sejahtera, hak atas jaminan sosial, hak milik pribadi, serta hak memperoleh perlakuan khusus untuk mencapai persamaan dan keadilan.
• Pasal 28I: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, serta hak beragama merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
• Pasal 31: hak mendapat pendidikan, dengan kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar dan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD.
• Pasal 32: hak memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya, serta penghormatan negara terhadap bahasa daerah.
• Pasal 33: hak atas kesejahteraan ekonomi melalui perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.
• Pasal 34: hak atas jaminan sosial, pelayanan kesehatan, dan fasilitas pelayanan umum yang layak; fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Pasal 28I ayat (1) berisi hak yang bersifat mutlak (tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun). Ini pembeda yang sering dipakai sebagai kunci jawaban.

• Pasal 27 ayat (1): wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.
• Pasal 27 ayat (3): wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
• Pasal 28J ayat (1): wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam pergaulan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
• Pasal 28J ayat (2): dalam menjalankan hak dan kebebasan, wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang demi ketertiban umum dan penghormatan hak orang lain.
• Pasal 30 ayat (1): wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
• Pasal 31 ayat (2): wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya.
• Pasal 23A: pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, sehingga membayar pajak adalah kewajiban konstitusional.

Pasal 28J ayat (2) adalah kunci menjawab soal tentang batas kebebasan: kebebasan di Indonesia tidak absolut karena selalu berpasangan dengan kewajiban menghormati hak orang lain.

• Usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR.
• Usul diajukan secara tertulis dengan menyebutkan bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
• Sidang MPR untuk mengubah UUD harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota MPR.
• Putusan perubahan disetujui oleh sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari seluruh anggota MPR.
• Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Yang tidak dapat diubah hanyalah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal-pasal lain tetap dapat diubah selama memenuhi ambang kuorum dan persetujuan di atas.

Soal UUD 1945 menguji ketelitian nomor pasal. Banyak jawaban yang terdengar benar tetapi salah pasalnya, sehingga kamu harus mengunci pasal-pasal yang paling sering dibolak-balik penguji.

• Jebakan 1 — tertukar Pasal 27 ayat (3) dengan Pasal 30 ayat (1): keduanya hak dan wajib bela negara, tetapi Pasal 27 ayat (3) berbunyi ikut serta dalam upaya pembelaan negara, Pasal 30 ayat (1) berbunyi ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
• Jebakan 2 — tertukar Pasal 28D dengan Pasal 28I: Pasal 28D menekankan kepastian hukum dan perlakuan sama di hadapan hukum, Pasal 28I menekankan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun seperti hak hidup dan kebebasan dari penyiksaan.
• Jebakan 3 — tertukar Mahkamah Konstitusi Pasal 24C dengan Mahkamah Agung Pasal 24A: undang-undang terhadap UUD diuji Mahkamah Konstitusi, peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diuji Mahkamah Agung. Komisi Yudisial Pasal 24B tidak menguji norma.
• Jebakan 4 — tertukar Pasal 36A dan Pasal 36B: Pasal 36A mengatur lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Pasal 36B mengatur lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bendera ada di Pasal 35, bahasa di Pasal 36.
• Jebakan 5 — mengira jumlah pasal masih seperti naskah asli: setelah empat kali amendemen 1999 sampai 2002, struktur yang berlaku adalah 16 bab, 37 pasal, dan 194 ayat. Jika opsi menyebut 45 pasal, itu bukan UUD 1945 yang berlaku (angka 45 sering dipakai sebagai pengecoh karena mengingatkan tahun 1945).
• Jebakan 6 — tertukar kewenangan DPR Pasal 20 dengan Presiden Pasal 5: kekuasaan membentuk undang-undang ada pada DPR di Pasal 20, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang di Pasal 5. MPR Pasal 3 berwenang mengubah dan menetapkan UUD.

Hafalkan pasangan kembar: 27 ayat (3) dan 30 ayat (1) untuk bela negara, 24A untuk MA, 24B untuk KY, 24C untuk MK, 36A lambang, 36B lagu. Pasangan ini keluar hampir setiap paket TWK.

• Gunakan peta pasal: Bab I Pasal 1 untuk bentuk negara kesatuan dan negara hukum, Pasal 2 dan 3 untuk MPR, Pasal 19 sampai 22B untuk DPR, Pasal 22C dan 22D untuk DPD, Pasal 24 sampai 24C untuk kekuasaan kehakiman.
• Ingat struktur naskah setelah amendemen dengan angka 16-37-194: 16 bab, 37 pasal, 194 ayat. Angka ini menjawab soal struktur tanpa harus membuka naskah.
• Untuk hak warga, jangkar urutannya: Pasal 27 untuk persamaan hukum dan pekerjaan, Pasal 28A sampai 28J untuk HAM, Pasal 31 untuk pendidikan, Pasal 33 untuk perekonomian, Pasal 34 untuk kesejahteraan sosial.
• Untuk perubahan UUD Pasal 37: usul sepertiga anggota MPR, hadir dua pertiga, putusan setuju setengah plus satu dari seluruh anggota MPR, dan bentuk NKRI tidak dapat diubah.